Dandim 0306/50 Kota, Letkol Kav Solikhin S.Sos, M.M. membuka kegiatan Sosialisasi Netralitas TNI pada Pemilu dan Pilkada di Aula Makodim 0306/50 Kota Jln. Raya Negara Km 7 Tanjung Pati Kec Harau Kab 50 Kota, yang diikuti oleh Anggota Kodim 0306/50 Kota, ASN dan Persit Kartika Chandra Kirana Cab LX Kodim 0306/50 Kota serta menghadirkan Narasumber dari KPU Kab 50 Kota Bapak Fathuri (Sekretaris KPU Kab 50 Kota).

Dalam sambutannya Dandim menekankan kepada seluruh anggota TNI di jajaran Kodim 0306/50 Kota bahwa netralitas TNI merupakan harga mati yang harus dipegang teguh oleh seluruh prajurit. Sosialisasi netralitas TNI dalam Pemilu dan Pilkada bertujuan untuk memperoleh pemahaman  yang lebih luas seputar netralitas TNI dalam Pemilu dan Pilkada.  Hal tersebut telah menjadi kebijaksanaan pimpinan TNI dan merupakan komitmen TNI. Netralitas TNI adalah bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis sesuai amanah reformasi internal TNI dalam Undang-Undang Nomor : 34 tahun 2004. TNI harus netral tidak boleh memihak/mendukung salah satu partai manapun.

Implementasi netralitas TNI dalam pemilu/pemilukada adalah : Pertama, Netral dengan tidak memihak dan memberikan dukungan kepada salah satu kontestan pemilihan umum/pilihan kepala daerah. Kedua, Mengamankan penyelenggaraan pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsi bantuan TNI kepada Polri. Ketiga, Prajurit TNI tidak gunakan hak pilih baik dalam pemilu/pilihan kepala daerah. Keempat, Khusus bagi keluarga Prajurit TNI (istri/suami/anak Prajurit TNI), hak memilih merupakan hak individu selaku warga Negara, institusi/satuan dilarang beri arahan dalam menentukan pelaksanaan hak pilih tersebut.

Berkaitan dengan Netralitas tersebut Sekretaris KPU menambahkan bahwa meskipun TNI bersikap netral tapi tetap berharap untuk membantu menjaga stabilitas keamanan sesuai dengan ketentuan perbantuan TNI kepada Polri, sehingga tercipta situasi yang kondusif baik sebelum, selama maupun setelah pelaksanaan Pemilu/Pemilukada.

Oleh karena itu setiap prajurit TNI baik selaku perorangan maupun atas nama institusi tidak boleh memberikan bantuan dalam bentuk apapun kepada peserta Pemilu dan Pemilukada baik Parpol atau perseorangan untuk kepentingan kegiatan apapun dalam Pemilu maupun Pemilukada, tidak melakukan tindakan dan/atau pernyataan apapun yang bersifat mempengaruhi keputusan KPU atau KPUD dan/atau Panwaslu atau Panwasda.

Khusus bagi keluarga prajurit TNI (istri/suami/anak prajurit TNI), hak memilih merupakan hak individu selaku warga negara, institusi atau satuan dilarang memberi arahan di dalam menentukan pelaksanaan dari hak pilih tersebut.   Usai sosialisasi dilanjutkan dengan sesi Tanya jawab.